Tugas guru adalah menghasilkan manusia terdidik.
Tugas dpr adalah membuat kebijakan.
Pertanyaan ke 1: apa tugas guru lebih sepele? Kalau jawabannya lebih sepele, Apa karena itu gajinya jauh lebih rendah?
Pertanyaan ke 2: apa tugas guru lebih rendah resiko penyelewengannya?
Jika memang lebih rendah, apa gaji tinggi untuk DPR dapat meminimalisir resiko penyelewengan atau justru meningkatkan penyelewengan (karena menyeleksi orang yg pengen gaji gede)?
Dengan fakta tingginya korupsi di DPT, apa tidak sebaiknya gaji semua pns disamakan?
Jadi orang melilih kerjaan berdasarkan passion. Bukan uang.
Pertanyaan ke 3: Bagaimana menurut kalian, setuju kah jika gaji semua PNS disamakan?
Jawaban:
- Apakah tugas guru lebih sepele? Hm, kadang saya merasa orang-orang yang memandang tugas guru sepele itu benar-benar berpikiran sempit. Walaupun terlihat sepele, hanya satu kata “mendidik”, tapi dalam konteksnya mendidik itu mencakup banyak hal seperti, mengajar, memfasilitasi, mengakomodasi. memotivasi, melatih, dsb. Bukan hanya sekadar memberi ilmu. Familiar kan dengan kata-kata “kok anak itu kurang ajar banget sih? gak diajarin sopan santun apa sama gurunya?”. Di masa yang semakin mendunia ini harus diakui orang tua nyaris lepas tangan terhadap tumbuh kembang anak, hampir semua hal mulai dari knowledge dan pembentukan karakter sepenuhnya dilimpahkan pada pihak sekolah, untuk kemudian disalahkan jika terjadi penyimpangan pada anak. Di luar sana, selain di Indonesia. Guru itu sangat-sangat dihargai, karena apa? Tanpa guru yang namanya DPR, MPR, Presiden, bahkan orang yang bergelar Profesor pun ada karena adanya peran guru. Di Indonesia, harus diakui kalau pejabat negara jauh lebih diunggulkan dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut perbaikan sektor Sumber Daya Manusia. Bukan gurunya yang tidak becus mendidik siswa, tapi negaranya yang tidak mendukung kinerja guru.
- Apa tugas guru lebih rendah resiko penyelewengannya? Manusiawi ya kalau lihat tumpukan duit lalu setan muncul menggoda iman. Itu kembali pada diri masing-masing dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban setiap PNS. Disamaratakan atau tidak tetap kembali pada diri masing-masing. Guru bukan tidak mungkin melakukan penggelapan dana, tapi karena DPR jauh lebih disorot dan skalanya (keuangan dan pelaku) besar jadi terlihat lebih korup dibandingkan guru. Kalau diamati dari dana BOS, sebenarnya alokasi dana untuk pendidikan itu sudah sangat mencukupi, tapi ya ‘kan masih ada orang-orang yang menyelewengkan dana. Jadi, masalah penyelewengan dana itu kembali ke diri orang yang terkait keuangan masing-masing. Tapi kemungkinan di DPR lebih besar karena jumlah keuangannya memang skala gede (lebih banyak dan lebih besar). Ya kalau maunya disamaratakan itu tentu kemauan semua pihak, cuma mungkin ada beberapa pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan publik dan keputusan presiden.
- Kalau saya setuju. Bagusnya jelas untuk menghindari kecemburuan sosial. Cuma saya rasa kalau memang mau disamaratakan, sistem penerimaan PNS juga harus lebih ketat. PNS kan ada golongannya, tiap golongan itu beban kerjanya semakin berat jika golongannya lebih tinggi. Mengabaikan fakta di lapangan bahwa kemungkinan banyak PNS yang mangkir dari jam kerja, pada dasarnya gaji tiap golongan PNS itu sudah negara sesuaikan dengan beban dan resiko kerja.
Woah, nice question geng! :BAHAGIA
- tugas guru jelas tidak sepele. tapi masih disepelekan dan dipandang sebelah mata di negara ini. menjadi pendamping orang tua dalam mendidik dan membentuk sumber daya manusia yg baik. jelas bukanlah tugas yg mudah.
- lebih rendah atau lebih tinggi saya g tau. namanya setan bisa menggoda siapapun. baik anggota DPR ataupun guru.
- kl disamakan kayanya nggak juga. harus sesuai dengan golongan, masa tugas, dan beban kerja dari masing-masing.
CJ akan mencoba menjawab sesimpel dan sesingkat mungkin,, singkat jelas dan padat. OK?
- Tidak ada tugas yang lebih sepele dari keduanya. Kedua2nya merupakan tugas dengan AMANAH TINGGI. yang satu amanah mendidik penerus bangsa, yang satu tugas sebagai penyalur aspirasi rakyat. Tidak mudah menjadi keduanya.
- Resiko penyelewengan bisa terjadi dimana-mana, termasuk DPR dan kalangan guru. Pertama, dimana ada uang disitu akan selalu ada kesempatan. Bisa kita temui kasus-kasus penyelewangan uang pada lembaga pendidikan, baik itu tingkat sekolah maupun tingkat organisasi, hanya saja jika pada tngkat guru, mungkin wilayah dan kesempatan penyelewengan lebih kecil karena jarang memiliki PROYEK MEGA HITS ala DPR. Sedangkan pada ranah DPR, yang terlihat banyak sekali terjadi penyelewengan, ya jelas ranah dan kesempatan penyelewengan TERBUKA begitu lebar, apalagi nyeleweng dari istri dan beristri lagi… lagi dan… lagi. Hufttt
- Tidak juga. Jika semua gaji disamakan maka akan terjadi tumpang tindih, terutama saling tunjuk karena iri atau bisa dijabarkan lebih laginya yaitu perbedaan berat tugas memang mengharuskan adanya perbedaan upah. Jika semua sama, bisa dibayangkan bagaimana kan? Nah segini saja semoga bisa membantu
Cie ibu guru choni udah jawab tuh panda.
aku jawab yg ketiga aja..kebetulan ayah dan ibuku dua duanya guru. Kalo menurut aku gaji guru harus lebih tinggi daripada gaji PNS yg lain. Karena guru tuh punya peranan penting dari anak anak yg tidak tau apa2 menjadi tau menjadi pinter. Buat masa depan negara kita kelak juga. Presiden kan juga harus pinter. Siapa yg bikin dia pinta kalo bukan guru :AZHURA
1. Tugas guru tidak sepele. Justru karena guru kita semua bisa punya profesi lain yang kemungkinan gajinya bisa jauh lebih tinggi dari guru.
2. Profesi apapun tidak ada yang resiko penyelewengannya lebih rendah karena itu tergantung pada masing-masing individunya.
3. Penyesuaian dan penggolongan gaji untuk PNS pastinya sudah dipikirkan baik-baik, matang, dan berjenjang. Jika semua disamaratakan pasti akan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Serasa hidup di TGW, he he he.