Tugas guru adalah menghasilkan manusia terdidik.
Tugas dpr adalah membuat kebijakan.
Pertanyaan ke 1: apa tugas guru lebih sepele? Kalau jawabannya lebih sepele, Apa karena itu gajinya jauh lebih rendah?
Pertanyaan ke 2: apa tugas guru lebih rendah resiko penyelewengannya?
Jika memang lebih rendah, apa gaji tinggi untuk DPR dapat meminimalisir resiko penyelewengan atau justru meningkatkan penyelewengan (karena menyeleksi orang yg pengen gaji gede)?
Dengan fakta tingginya korupsi di DPT, apa tidak sebaiknya gaji semua pns disamakan?
Jadi orang melilih kerjaan berdasarkan passion. Bukan uang.
Pertanyaan ke 3: Bagaimana menurut kalian, setuju kah jika gaji semua PNS disamakan?
- Hmm.. menurut Rina setiap pekerjaan tidak ada yang sepele. Semua pekerjaan memiliki tanggung jawab masing – masing yang sama besarnya dan sama beratnya. Hanya saja sekarang banyak orang bekerja karena uang bukan karena passion dan dedikasi.
- Gak juga. Penyelewengan bisa terjadi dimana saja, apapun pekerjaannya. Balik lagi ke orangnya masing – masing sih menurut Rina. Seperti yang sama – sama kita tahu banyak juga penyelewengan dana pendidikan.
-
Disama ratakan? sebaiknya tetap seperti sekarang saja. Semakin besar tanggung jawab dan resiko nya maka semakin besar gaji yang mereka dapat sebagai imbalan atau balas jasa. Jangan kita pikirkan anggota DPR yang kotor, mari coba pikirkan anggota DPR yang bersih dan berdedikasi tinggi. Mereka berkewajiban memeras pikiran untuk memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan seorang guru hanya memiliki kewajiban mencerdaskan anak didiknya saja tidak berkewajiban memikirkan seluruh anak – anak di Indonesia. Rina membicarakan tentang perbedaan ruang lingkup yang menjadi beban dan tanggung jawab mereka.