Tugas guru adalah menghasilkan manusia terdidik.
Tugas dpr adalah membuat kebijakan.
Pertanyaan ke 1: apa tugas guru lebih sepele? Kalau jawabannya lebih sepele, Apa karena itu gajinya jauh lebih rendah?
Pertanyaan ke 2: apa tugas guru lebih rendah resiko penyelewengannya?
Jika memang lebih rendah, apa gaji tinggi untuk DPR dapat meminimalisir resiko penyelewengan atau justru meningkatkan penyelewengan (karena menyeleksi orang yg pengen gaji gede)?
Dengan fakta tingginya korupsi di DPT, apa tidak sebaiknya gaji semua pns disamakan?
Jadi orang melilih kerjaan berdasarkan passion. Bukan uang.
Pertanyaan ke 3: Bagaimana menurut kalian, setuju kah jika gaji semua PNS disamakan?
CJ akan mencoba menjawab sesimpel dan sesingkat mungkin,, singkat jelas dan padat. OK?
- Tidak ada tugas yang lebih sepele dari keduanya. Kedua2nya merupakan tugas dengan AMANAH TINGGI. yang satu amanah mendidik penerus bangsa, yang satu tugas sebagai penyalur aspirasi rakyat. Tidak mudah menjadi keduanya.
- Resiko penyelewengan bisa terjadi dimana-mana, termasuk DPR dan kalangan guru. Pertama, dimana ada uang disitu akan selalu ada kesempatan. Bisa kita temui kasus-kasus penyelewangan uang pada lembaga pendidikan, baik itu tingkat sekolah maupun tingkat organisasi, hanya saja jika pada tngkat guru, mungkin wilayah dan kesempatan penyelewengan lebih kecil karena jarang memiliki PROYEK MEGA HITS ala DPR. Sedangkan pada ranah DPR, yang terlihat banyak sekali terjadi penyelewengan, ya jelas ranah dan kesempatan penyelewengan TERBUKA begitu lebar, apalagi nyeleweng dari istri dan beristri lagi… lagi dan… lagi. Hufttt
- Tidak juga. Jika semua gaji disamakan maka akan terjadi tumpang tindih, terutama saling tunjuk karena iri atau bisa dijabarkan lebih laginya yaitu perbedaan berat tugas memang mengharuskan adanya perbedaan upah. Jika semua sama, bisa dibayangkan bagaimana kan? Nah segini saja semoga bisa membantu